Memberi Makna terhadap Musibah PBNU

Oleh:Moch. Mubarok Muharam (korprodi Ilmu Politik Unesa)

Ketegangan yang mengeras antara Syuriah-diwakili KH. Miftachul Achyar (Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU)-dengan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (Ketua PBNU), menimbulkan keprihatinan bagi kaum nahdliyyin maupun masyarakat.  Konflik yang berujung dengan keputusan dari Syuriah meminta pengunduran diri Gus Yahya dari jabatannya, tidak saja menimbulkan kebingungan bagi keluarga besar NU, juga memunculkan kegelisahan bagi kelompok civil society (masyarakat sipil).

NU sebagai organisasi Islam terbesar, tidak hanya memberikan kebanggaan bagi pengikutnya, tetap juga menjadi tumpuan bagi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan. Karena itu ketika NU mengalami musibah, tentu memberikan kekuatiran terhadap perjuangan yang dilakukan masyarakat sipil untuk memperkuat kedaulatan rakyat. NU adalah salah satu pilar dari masyarakat sipil, yang keberadaannya menjadi penyeimbang bagi dominasi negara.

Salah satu ketegangan antara Syuriah dengan Gus Yahya adalah kekecewaan beberapa kyai terhadap PBNU yang telah menjadikan Peter Berkowitz-yang dituduh terlibat jaringan zionisme internasional- jadi pembicara  di Akademi Kepemimpinan Nahdatul Ulama (AKNU). Menjadi wajar bila para kyai memendam kekecewaan, karena banyak orang Indonesia yang mengecam  serangan dan perlakuan kecam Israel terhadap Palestina. Apa yang dilakukan PBNU dengan memberikan panggung bagi Berkowitz tentu mengecewakan banyak orang, sehingga bisa memunculkan persepsi negatif.

Keinginan Syuriah PBNU menuntut Gus Yahya mundur dari jabatannya, belum tentu dapat direalisasikan dengan secepatnya. Apalagi terdapat perasaan dari Ketua PBNU bahwa pihaknya telah diperlakukan secara tidak adil. Gus Yahya menilai dirinya belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap tindakannya yang mengundang tokoh yang diduga terlibat dalam jaringan zionisme. Keyakinan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, menjadikan Gus Yahya melakukan konsolidasi dengan ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) se- Indonesia di Surabaya, untuk mempertanyakan keinginan Syuriah (Jawa Pos, 23 Nopember 2025).

 

 

Komunikasi yang Terputus   

                 Konflik antara Syuriah PBNU dengan Gus Yahya, yang berujung lahirnya risalah yang meminta Ketua PBNU mundur dari jabatannya, dapat kita maknai beberapa hal. Pertama, keterputusan komunikasi antara kedua belah pihak.  Adanya kegiatan Akademi Kepemimpinan Nahdatul Ulama (AKNU) yang mengundang tokoh yang diduga terlibat jaringan zionisme internasional, tidak mungkin terjadi dan menimbulkan kontroversi, bila terjadi komunikasi yang optimal diantara kedua belah pihak. Terdapat kemungkinan, keterputusan komunikasi tidak hanya terkait dengan penyelenggaran AKNU, tetapi juga berhubungan dengan hal lain, khususnya tindakan-tindakan politik PBNU.

                 Komunikasi kedua belah pihak dapat terjalin secara selaras, apabila saling menghargai posisi dan peran masing-masing.  Syuriah-diwakili Rois Aam- sebagai pemegang kebijakan tertinggi di NU mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan terhadap ketua umum untuk melaksakan kebijakan-kebijakan dan melakukan pengembangan organisasi. Dengan demikian,secara ideal, Syuriah berkewajiban mengurangi tekanan terhadap apa yang dilakukan Ketua PBNU dalam upaya memajukan organisasi.

                 Ketua PBNU sebagai pihak yang mempunyai tugas untuk menjalakan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Syuriah, mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan konsultasi kepada Syuriah, sebelum melakukan tindakan. Ketua PBNU mempunyai kewajiban untuk menyadari posisinya, sebagai pihak yang tidak bisa berdiri sendiri, terpisah dari otoritas yang dimiliki Syuriah. Tindakan apapun yang dilakukan oleh PBNU, harus beriringan dengan kebijakan dan keinginan Syuriah.

                 Kedua, melemahnya kekuatan masyarakat sipi. Turbulensi (kegaduhan) yang terjadi di PBNU memberikan makna bahwa rentannya masyarakat sipil (civil society) terhadap keretakan internal. Keretakan-keretakan seringkali terjadi karena lemahnya penghargaan terhadap rule of game yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selain itu, keretakan berpotensi terjadi apabila terjadi persinggungan kuat antara organisasi dan elit-elitnya dengan kekuasaan. Semakin diperhitungan posisi organisasi, semakin meningkat keterkaitan dengan penguasa.

                 Ketiga,konflik internal di organisasi yang mempunyai pengaruh sosial politik, memungkinkan pihak luar untuk melibatkan diri.  Tidak dapat dipungkiri, NU menjadi organisasi yang menjadi magnet bagi pihak luar untuk mendapatkan pengaruh darinya, karena itu gejolak di organisasi sarungan tersebut, memberikan potensi pihak luar untuk terlibat campur tangan.

                 NU adalah organisasi agama yang penting untuk memperkuat HAM, demokrasi dan keadilan sosial, dan untuk berkontribusi terhadap pembangunan di segala bidang dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu, konflik internal perlu dicarikan solusi cepat, sehingga energinya dapat lebih dapat diadayagunakan untuk kepentingan bangsa.