Resensi
Buku
RELASI
NEGARA KUASA DENGAN ISLAM DAlAM PUSARAN PILPRES 2024
Oleh: Lingga Kencana (Mahasiswa Ilmu
Politik UNESA)
Penulis: Moch. Mubarok Muharam, dkk.
Penerbit: Pramudita
Tahun Terbit: 2025
Penting kiranya kita menelaah bagaimana
kekuasaan negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh Presiden Jokowi,
berelasi, bernegosiasi, dan berhadapan dengan berbagai kekuatan Islam di
Indonesia. Hubungan antara negara dan Islam dalam politik Indonesia bukan hal
baru; tiap periode menampilkan wajah yang berbeda, menandai dinamika
kontinuitas dan perubahan konteks politik, sosial, serta religius. Pada era
Reformasi, relasi ini menjadi lebih kompleks karena lahirnya beragam aktor
Islam yang memiliki gaya‑gaya politik, agenda-tegantung kebijakan, serta
strategi mobilisasi yang beragam. Ruang politik publik pun meluas secara
signifikan, memungkinkan berbagai suara, identitas, dan kelompok kepentingan
untuk mengekspresikan kepentingan mereka lewat saluran institusional maupun
budaya. Hal ini turut membuat batas antara simbol keagamaan dengan instrumen
elektoral menjadi lebih kabur, sehingga simbol-simbol keagamaan dapat berfungsi
ganda sebagai identitas kolektif maupun alat persuasi politik. Buku ini
berupaya menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak bersifat tunggal atau
deterministik, melainkan medan tarik-menarik yang sangat dinamis.
Ia melibatkan aktor negara sebagai
penyelenggara lembaga politik, kelompok Islam dengan spektrum luas—from
organisasi massa, pemuka keagamaan, hingga organisasi dakwah—serta pihak media
yang memiliki peran penting dalam pembentukan agenda publik dan framing wacana.
Selain itu, relasi tersebut juga dipengaruhi oleh wacana yang berkembang di
ruang publik, termasuk diskursus mengenai keadilan sosial, hak asasi,
nasionalisme, pluralisme, serta toleransi beragama. Ketegangan antara kontrol
negara terhadap gerak kekuatan-kekuatan Islam dan upaya kelompok Islam untuk
mempertahankan otonomi politis mereka membentuk pola negosiasi yang beragam,
mulai dari kompromi politik, koalisi strategis, hingga konfrontasi retorik yang
tajam di arena legislatif, media, dan perhatian publik.Dengan pendekatan studi
literatur yang mendalam, buku ini menyusun analisis konseptual dan historis
tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dinegosiasikan, dan dilawan dalam ruang
relasi negara dan Islam.
Analisis tersebut tidak hanya menyoroti
mekanisme formal kekuasaan—seperti kebijakan, regulasi, serta kebijakan publik
yang menyangkut islamisasi budaya maupun institusional—tetapi juga menggali
dinamika praksis politik di balik layar, termasuk bagaimana simbol-simbol agama
diartikulasikan dalam kampanye politik, bagaimana narasi identitas dibentuk,
dan bagaimana kelompok Islam merespons langkah-langkah negara dengan berbagai
strategi mobilisasi. Penulis menggunakan teori-teori kekuasaan, representasi, dan
politik identitas untuk membedah cara negara mengelola kekuatan Islam sebagai
potensi maupun tantangan, serta bagaimana proses representasi berperan dalam
legitimasi atau delegitimasi kebijakan negara terhadap komunitas Muslim. Tanpa
data lapangan langsung, buku ini mengandalkan refleksi kaya dari berbagai
literatur akademik, laporan riset, dan pemikiran para ahli sebagai basis
analisis. Keberadaan beragam referensi tersebut memungkinkan pembaca melihat
lintasan historis yang panjang serta kontinuitasnya, sambil tetap menyoroti
moment-moment perubahan yang disebabkan oleh dinamika internal komunitas
Muslim, perubahan koalisi politik nasional, serta tekanan internasional terkait
demokrasi dan hak minoritas. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menyajikan gambaran
deskriptif tentang relasi negara–Islam, tetapi juga menawarkan kerangka
konseptual untuk memahami bagaimana kekuasaan dibentuk, ditempatkan, dan
direkognisi melalui dinamika identitas, legitimasi, dan strategi politik pada
periode pasca-reformasi.
Buku ini sesuai dengan SDGs (Sustainable
Development Goals) 16 (Perdaimaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
