Dinamika Pergantian Kabinet: Analisis Reshuffle Pemerintahan Prabowo 2024-2025
Dinamika Pergantian Kabinet: Analisis Reshuffle Pemerintahan Prabowo 2024-2025
Oleh: Faishal Abdul Aziz Mahasiswa Ilmu Politik Unesa
Farhan Abdul Aziz Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati
Pelantikan kabinet Prabowo pada tahun 2024 membuat masyarakat bersikap optimis. Mereka berharap pemerintahan baru benar-benar bisa membawa perubahan nyata, bukan hanya pergantian nama atau wajah saja. Namun, jalan menuju kekuasaan tidak selalu lurus. Dalam praktiknya, ada sebagian menteri yang cepat menarik perhatian karena kerja mereka, sementara ada juga yang mulai dipertanyakan efektivitasnya. Dari situ, wacana reshuffle mulai membesar. Bagi masyarakat, reshuffle tidak hanya sekadar perubahan posisi, tapi juga simbol keberanian presiden untuk menegur pembantunya sendiri. Sejak pelantikan kabinet pada 2024 hingga September 2025, tercatat tiga kali reshuffle yang melibatkan perubahan total di setidaknya delapan jabatan menteri, seperti pendidikan tinggi, keuangan, koperasi, keamanan, dan olahraga. Perubahan ini mencerminkan pergeseran prioritas kebijakan dan upaya pemerintah menata ulang struktur kabinet secara lebih baik.
Reshuffle pertama pada Februari 2025 hanya melibatkan satu posisi yaitu Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mendikti Saintek). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran di sektor pendidikan tinggi sejak awal pemerintahan, mungkin karena evaluasi terhadap kinerja atau dinamika internal di kementerian tersebut. Reshuffle kedua pada September 2025 lebih besar, melibatkan sektor ekonomi (Keuangan, Koperasi), pekerja migran, olahraga, dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan. Ini mencerminkan penyesuaian besar, mungkin terkait prioritas kebijakan ekonomi, perlindungan pekerja migran, atau koordinasi antara politik dan keamanan. Reshuffle ketiga terjadi beberapa hari setelah reshuffle kedua, tampaknya sebagai penyempurnaan struktur, mengisi kursi kosong, dan menambahkan figur baru di posisi strategis seperti Menko Polhukam dan Menpora. Hal ini menunjukkan bahwa kabinet belum “selesai” dan masih ada fleksibilitas serta penyesuaian struktural di awal pemerintahan. Reshuffle yang terjadi tidak bisa selalu dianggap sebagai hukuman. Ini adalah cara kekuasaan yang halus sekaligus tegas. Presiden menunjukkan bahwa loyalitas saja tidak cukup, tanpa kinerja yang baik. Namun, masyarakat juga sadar bahwa reshuffle tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan politik dalam koalisi. Disebalik itu, wajah asli kekuasaan terlihat jelas campuran antara profesionalisme dan kompromi politik yang tak bisa dihindari. Dari pelantikan hingga reshuffle, satu hal yang semakin jelas adalah bahwa kepercayaan publik adalah hal yang paling berharga dalam pemerintahan Prabowo.
Perubahan posisi menteri yang terjadi sejak awal masa pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya menyesuaikan kebijakan serta dinamika politik di dalam kabinet. Perpindahan beberapa menteri menegaskan bahwa kinerja menjadi hal yang penting, meski kompromi politik tetap harus dilakukan. Fleksibilitas struktur kabinet menunjukkan bahwa pemerintahan masih mencari cara terbaik dalam mengatur kebijakan. Pada akhirnya, kesuksesan pemerintahan bergantung pada kemampuan menteri-menteri dalam mempertahankan kepercayaan rakyat melalui hasil kerja yang nyata.
