PRODI ILMU POLITIK UNESA SUKSES MENGGELAR FGD BERSAMA DPRD, KPU, HINGGA MEDIA MASSA UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA
Program studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai mitra pada Rabu, 15 Juli 2026 di Meeting Room Gedung i8 FISIPOL UNESA. Dalam kegiatan ini, program studi sukses menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, hingga media massa.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan bahwa berbagai stakeholder dilibatkan dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen program studi untuk memastikan kurikulum mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. “Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya memiliki penguasaan teori tentang demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan para stakeholder,” kata Arif Affandi.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan dari para mitra sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia praktik di lingkungan mitra yang akan menjadi rencana prodi.“Banyak masukan yang kami terima, terutama mengenai pentingnya pembekalan mahasiswa sebelum menjalani magang. Karena itu, kami akan memperkuat pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, serta pengalaman lapangan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata ketika berada di instansi mitra,” ujarnya.
Salah satu masukan datang dari perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E.,. Menurutnya, mahasiswa Ilmu Politik perlu diberikan pembekalan terkait mekanisme yang aplikatif sehingga dapat mendukung kerja-kerja legislatif. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data. DPRD membutuhkan mahasiswa yang mampu menyajikan data dan evidence sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Abdullah Abu Bakar.
Mitra lainnya pun memberikan masukan yang serupa. Perwakilan KPU menilai bahwa mahasiswa perlu memperoleh pemahaman mengenai tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu sebelum menjalani magang. Selain itu, kemampuan komunikasi, literasi digital, dan fact checking menjadi salah satu penilaian yang penting terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Dari sektor media, para praktisi memberikan masukan dan menekankan bahwa penguatan kompetensi komunikasi publik, public speaking, literasi media, serta pengalaman riset maupun mini project merupakan hal penting agar mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan industri media dan komunikasi.
Langkah strategis pun sudah dipersiapkan dan Arif Affandi menegaskan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Politik UNESA. “Kami ingin membangun kurikulum yang adaptif, yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun sektor lainnya. Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus kami perkuat agar proses pembelajaran semakin kontekstual dan berdampak,” ujarnya.
