Pakar Politik UNESA Dr. Mubarok Muharam Soroti Dinamika Relasi Kuasa NU-Negara dan Tantangan Ekonomi Jamaah di Arena Muktamar ke-35
https://youtu.be/iG1zECIjwMQ?si=lqSQAcHRipTtIugN
"Pakar Politik UNESA Dr. Mubarok Muharam Soroti Dinamika Relasi Kuasa NU-Negara dan Tantangan Ekonomi Jamaah di Arena Muktamar ke-35"
JOMBANG – Dinamika hubungan antara organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dengan kekuasaan negara terus menjadi diskursus yang penting dan menarik untuk dicermati. Bertepatan dengan momentum pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang dihelat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akademisi sekaligus pakar politik dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Muhammad Mubarok Muharam, M.I.P., membedah perjalanan panjang relasi kuasa tersebut dalam siaran liputan khusus bersama Harian Surya.
Dalam tinjauan historisnya, Dr. Mubarok menjelaskan bahwa relasi antara NU dan negara telah melalui fase pasang surut yang sangat dinamis dengan dua pola pendekatan utama, yakni kemitraan harmonis dan peran kritis masyarakat sipil (civil society). Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, hubungan keduanya terjalin sangat dekat berkat kesamaan visi ideologis nasionalis-moderat serta komitmen menjaga kebudayaan lokal, sehingga menempatkan NU sebagai salah satu pilar penyangga utama pemerintahan saat itu. Pola ini kemudian bergeser pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana NU bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang independen yang berani melancarkan kritik tajam terhadap praktik sektarianisme dan korupsi.
Memasuki era pasca-reformasi hingga kini, terbukanya iklim demokrasi mendorong relasi keduanya kembali berjalan secara harmonis dan kolaboratif. Memasuki abad kedua perjalanannya, Dr. Mubarok menekankan bahwa tantangan yang dihadapi kepengurusan NU ke depan semakin kompleks seiring pesatnya disrupsi digital dan pergeseran karakteristik generasi muda, mulai dari generasi milenial hingga Gen Z dan Gen Alpha. Menurutnya, kepemimpinan PBNU terpilih harus mampu meneladani prinsip keikhlasan serta keteladanan para pendiri bangsa (muassis), namun tetap lincah dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut guna menjawab dinamika tantangan zaman modern.
Lebih jauh, dosen Ilmu Politik UNESA tersebut menggarisbawahi urgensi pembenahan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga di tingkat akar rumput. Selama ini, konsentrasi kepengurusan kerap lebih dominan pada wacana penguatan ideologi keagamaan moderat di tingkat elit, sementara problem riil masyarakat bawah sering kali belum tertangani secara optimal. Padahal, dengan mengentaskan persoalan ekonomi jutaan warga Nahdliyin, NU secara langsung memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kemiskinan nasional serta mengatasi jurang ketimpangan sosial yang masih menganga.
Menutup ulasannya, Dr. Mubarok mengingatkan bahwa posisi tawar dan basis massa besar yang dimiliki NU harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyuarakan persoalan publik krusial, seperti krisis lingkungan hidup hingga persoalan pengangguran muda. Membangun hubungan baik dengan pemerintah memang penting guna memajukan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, namun kemitraan tersebut tidak boleh membuat NU bersikap pasif atau sekadar mengikuti arus. NU diharapkan terus menjalankan peran sebagai jembatan dialektika yang independen, berani menyampaikan aspirasi rakyat kecil secara langsung kepada para pemangku kebijakan, serta senantiasa menempatkan kemaslahatan jamaah sebagai prioritas tertinggi kepemimpinannya.
